Aceh Dalam Tafsiran Tiroisme

oleh Haekal Afifa*

 “Bak Duk bak Dông Sapu Pakat, Sang Seuneusab Meuadöe Aa. Hudép Beusarèe Matèe Beusadjan, Sikrék Kaphan Saböeh Keureunda”. Tinggi-Rendah (Duk-Dông) posisi seseorang tetap dipandang sebagai bagian dari saudara senasab (Meuadöe-Aa), bahkan jika kematian datang kafan dan keranda tidak mampu memisahkannya. Dua frasa itulah yang menjadi landasan nilai dan falsafah orang Aceh untuk menjunjung persatuan. Dan, dua kalimat itu dipakai oleh Tengku Hasan di Tiro untuk membangkitkan spirit perjuangan yang tanpa sekat, tanpa tirai dan perbedaan.
Dua kalimat itu, dinukil oleh alm. Wali Negara Aceh dari Hikayat Gadjah Tujöeh Ulée dan Hikayat Tjintabôhan (Afifa. 92:2013). Lantas ia jadikan sebagai teks yang disemat dalam lambang Buraq-Singa sebagai manfestasi persatuan dan kekuatan orang Aceh. Satu hal yang ingin ia tegaskan bahwa; Aceh adalah Kita.
Filosofi dalam kalimat tersebut telah menyatukan semua masyarakat Aceh yang dipisahkan oleh wilayah, bahasa, dan etnis di Aceh saat Gerakan Aceh Merdeka melawan Indonesia. Semua masyarakat Aceh sangat familiar dengan jargon tersebut untuk merepresentasikan bahwa Geutanyöe nakeuh Aceh (Aceh adalah Kita). Ironisnya, ada beberapa kombatan tidak mampu menafsirkan bagaimana seharusnya jargon ini ditempatkan. Maka, tak ayal pasca perdamaian Aceh timbul penafsiran bias terkait Aceh dan persatuan yang dulu diletakkan nilainya oleh Tengku Hasan.
Dikalangan para kombatan-pun, saat ini sering timbul anekdot; Awai saban-saban, jinöe sebéng-sebéng. Watée dilaôt sapu pakat, tröek u darat ka laén keunira.Begitulah kondisi perpecahan saat ini mewabah, baik karena kesejahteraan yang tak merata, maupun karena nafsu yang tidak sama. Diksi Awak Kah (Kalian) ngônAwak Lông (Kami) atau Awak Tanyöe (Kita) dan Awak Nyan (Mereka) begitu kental terbaca. Jika dulu, Awak Nyan adalah perwakilan dari musuh yang sama untuk dilawan. Maka, saat ini Awak Nyan adalah orang Aceh yang dianggap berbeda oleh kekuasaan atau minoritas.
Sehingga, Aceh-pun direkonstruksi ulang oleh ragam komponen untuk saling menunjukkan eksistensinya di alam perdamaian. Untuk itulah, artikel ini saya tulis guna menarasikan bagaimana Aceh ini seharusnya dibaca kembali sebagai Kita (Geutanyöe), layaknya Tengku Hasan menafsirkannya.
Adalah Sultan Alaiddin Riayatsjah al Qahhar (1537-1568) yang membagi golongan rakyat dalam empat suku besar (Sistem Kawôm) menurut asal-muasalnya; Sukée Lhée Reutöh, Sukée Djasandang, Sukée Tôk Batée, dan Sukée Imum Pëut. Dari tiap-tiap Sukée memiliki kepala Suku yang disebut dengan Panglima Kawôm dan bergelar Imam (H.M. Zainuddin. 20:1960). Konflik antar Sukée tidak dapat dihindari, mengingat para Panglima Kawôm saling merebut pengaruh Sultan untuk mendapatkan kedudukan.
Singkatnya, masa Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam Aceh disatukan dengan satu sistem yakni Islam. Menghilangkan segala warna kesukuan yang berbeda. Dan, Islam menjadi satu-satunya media persatuan. Dengan narasi inilah, kemudian Tengku Hasan membangkitkan kembali semangat perlawanannya dengan Jakarta. Membuang warna suku di Aceh, perbedaan bahasa, dan perbedaan wilayah. Tak aneh, saat konflik Aceh memuncak ada kombatan yang menguasai bahasa Jawa, ada kombatan di Gayo, Alas, Kleut, dan lain sebagainya. Bahkan, ada orang Papua yang bergabung menjadi GAM. Kenapa? Karena semangatnya adalah Islam, lawannya adalah kezaliman dan perbudakan.
Maka, jika menilik seluruh karya yang ditulis Hasan Tiro bisa dipastikan kita tidak akan menemukan sejarah Pedir, Pasai, Lamuri, Benua, Alas, Linge, Isak, Perlak, Meureuhôm dan lain semacamnya. Karena dalam konstruksi sejarah yang ditawarkan Tiro; Aceh adalah bangsa (nation) yang memiliki Authoritative Power, bukan suku (etnik). Bagi Tiro, Sejarah adalah Sunnah yang tidak layak dipertengkarkan. Aceh adalah simbol sejarah yang mewakili semua diksi didalamnya, dan tidak memiliki celah untuk dipertengkarkan (lihat Tiro: 96).
Dari rekonstruksi inilah, Aceh muncul kembali sebagai kekuatan politik yang disatukan oleh Islam. Secara politik, memunculkan Aceh sebagai suku adalah keliru. Karena tidak memiliki kekuatan politik yang menyatukan, tanpa instrumen apapun untuk dibanggakan. Dunia telah membaca Aceh sebagai sebuah bangsa yang besar. Sebuah “Kapal” yang disepakati untuk berlayar pada satu tujuan yang sama.
Diakui atau tidak, kehadiran Indonesia dalam narasi sejarah Aceh telah menjadikan Aceh sebagai suku, tidak lagi sebagai bangsa (nation-state). Segala instrumennya dihapus, narasinya menjadi lebih kecil dari sejarahnya. Justru, karena teriakan perlawanan yang digelorakan sejak tahun 1953 sampai 2005 instrumen “Aceh Nation” tidak sepenuhnya mampu dihilangkan hingga kini.
Ironisnya, Aceh yang dipimpin oleh sebagian murid-murid Hasan Tiro saat ini seperti tanpa arah. Kehilangan meuneumatuntuk menyatukan perbedaan. Kerangka perdamaian diterjemahkan dengan eksklusif oleh satu kelompok untuk kelompok yang lain. Entah, hana peuneutöhatau mereka belum khatam soal ideologi Tiroisme. Intinya, Aceh dalam tafsiran Tiroisme adalah Islam, secara budaya adalah keberagaman, secara politik melahirkan kekuatan, dan sejarah telah merekatkan kita untuk terus bersama. Tafsiran inilah yang mampu menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Hajat lôn hai Aneuk Tadôeng Beukôeng, Beuteuglôeng lagée Teupula! Semoga.
*Penulis Ketua Institut Peradaban Aceh. Penulis Buku Tiroisme dan Penerjemah buku-buku Tengku Hasan di Tiro.
 
 

En Harais Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *