by

Dokter, Malpraktek, Dan Perlakuan Hukum

-Opini-14 views

Canindonesia.com – Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat saat ini selain mendatangkan manfaat juga memberikan pengaruh negatif terhadap cara pandang dan berpikir masyarakat khususnya dibidang pelayanan medis. Kasus-kasus dugaan pelanggran dan sengketa medik yang melibatkan dokter seringkali diberitaan secara tendensius. Hal ini terbukti dengan maraknya tuntutan hukum atas kasus dugaan malpraktek oleh pasien yang ditujukan kepada dokter. Para dokter sering disalahkan dan dianggap lalai dalam melakukan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan. Padahal belum tentu pemberitaan tersebut menyampaikan hal yang seutuhnya benar, justru menyesatkan dan merusak harmonisasi hubungan kepercayaan antara pasien dengan dokter.

Dokter adalah sebuah profesi yang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan penuh rasa tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, yang meliputi Promotif (promosi/ penyuluhan kesehatan), Preventif (pencegahan penyakit), Kuratif (pengobatan penyakit) dan Rehabilitatif (rehabilitasi).

Pendidikan profesi dokter merupakan pendidikan profesi yang paling lama dibandingkan dengan profesi lain. Pendidikan profesi dokter secara garis besar dibagi menjadi tiga; Preklinik, yaitu pendidikan perkuliahan selama 7 semester di kampus. Klinik, yaitu pendidikan aplikasi teori dan skill yang diperoleh di kampus untuk diterapkan langsung ke Pasien dirumah sakit pendidikan dibawah supervisi dokter spesialis.

Internsip, yaitu penempatan dokter ke berbagai daerah di Indonesia selama satu tahun penuh sebagai program wajib dari Kementerian Kesehatan bagi dokter yang sudah lulus uji kompetensi.

Lamanya pendidikan dokter ini adalah upaya baik pemimpin negeri untuk mempersiapkan dokter yang profesional dan siap menjaga kualitas kompetensi dokter serta menjaga diri dari tindakan melanggar disiplin dan kode etik profesi.

Pada dasarnya tidak seorang dokterpun sebenarnya berniat untuk mencelakakan pasien apalagi berbuat malpraktek. Namun dalam keadaan tertentu dokter dihadapkan pada kasus gawat darurat kondisi dimana pasien memiliki harapan kecil untuk diselamatkan secara medis. Dalam kondisi tersebut seorang dokter secara etika dan sesuai sumpah dokternya tetap memiliki kewajiban untuk semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya dengan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk menolong pasien tersebut.

Dokter berada dalam dua pilihan sulit namun harus memilih risiko yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. terkadang usaha dokter tersebut tidak berhasil menyelamatkan pasien atau meninggalkan kecacatan pada diri pasien. Kejadian tersebut serta merta menimbulkan tudingan bahwa dokter melakukan kesalahan karena tidak dapat menyelamatkan pasien atau menyembuhkan pasien dengan sempurna tanpa cacat sediitpun.

Preseden Buruk 

Masih segar diingatan kita kasus yang menimpa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG pada bulan Nopember tahun 2013 di Manado. Dewa ayu ditangkap atas tuduhan telah melakukan mapraktek karena menghilangkan nyawa seorang pasien. Pada saat itu dr. Ayu harus segera melakukan operasi cito Secsio Sesaria, tapi sayang tindakan tersebut gagal menyalamatkan nyawa pasien sehingga dr. Ayu dilaporkan kepihak kepolisian oleh keluarga pasien karena dianggap melakukan operasi tanpa izin. Tindakan dr. Ayu ini bukanlah tindakan kelalaian apalagi malpraktek karena Ia sudah menjalankan tugas sesuai prosedur medis.

Saat melakukan tindakan kedokteran ada yang disebut risiko medis yang merupakan indikasi dampak dari praktek medis, seperti perdarahan, infeksi maupun meninggal dunia. Risiko medis ini tidak bisa dikatakan malpraktek. Dikatakan malpraktek apabila seorang dokter melakukan sesuatu diluar kewenangannya dan tidak sesuai dengan prosedur operasional medis.

Dokter dalam melakukan tugasnya diukur dari upaya yang dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan dan keahlian sesuai standar etika dan profesi (inspanning verbentesis) bukan diukur dengan hasil dari sebuah tindakan pengobatan dan perawatan yang harus sempurna (resultante verbentesis).

Tercatat bahwa sepanjang tahun 2006 hingga 2015 terdapat 317 kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), ada 114 kasus dugaan ditujukan ke dokter umum, 76 kasus ditujukan ke dokter spesialis bedah, 55 kasus ditujukan ke dokter spesialis kandungan dan 27 kasus kepada dokter spesialis anak. Dari sekian banyak laporan kasus tersebut tidak semua terindikasi kelalaian medis (malpraktek). Dalam hal ini diperlukan peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk memeriksa, menginvestigasi berupa pengumpulan informasi dan alat bukti baru kemudian diputuskan terdapat tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) adalah badan yang pertama sekali memediasi sengketa medik antara pasien/ keluarga pasien dengan dokter. badan inilah yang kemudian memutuskan terdapat tidaknya kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dari segi disiplin dan kode etik profesi, bila terindikasi terdapat pelanggaran disiplin profesi (kelalaian medik) perkara dilanjutkan di pengadilan namun apabila tidak dijumpai kasus dihentikan.

Selain itu, MKDKI atau MKEK harus dapat melindungi dan memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada setiap dokter untuk dapat bekerja dengan profesional dan mandiri tanpa ada tekanan dan ancaman dari pihak manapun.

Sosialisasi dan pencegahan

Saat ini banyak fakta yang mengungkapkan bahwa dokter cenderung disalahkan (diskriminalisasi), adanya tuduhan, penangkapan dan penahanan dokter dengan semena-mena. Hal ini membuktikan belum amannya dokter dalam melakukan profesinya secara profesional dan mandiri dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar operasional medis. MKDKI dan MKEK harus bergerak pro-aktif memperjuangkan hak-hak dokter dan memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat luas tata cara dan alur pelaporan sengketa medik pasien-dokter serta kriteria tindakan yang dikategorikan pelanggaran etik, disiplin dan pelanggaran hukum secara jelas agar kepercayaan masyarakat terhadap dokter tetap terjaga baik dan harmonis yang tentu hal ini akan berdampak terhadap pembangunan kesehatan ditanah air.

Begitu pula seorang dokter harus paham dan mencegah dirinya dari tindakan melanggar kode etik dan disiplin profesi dalam setiap keputusan dan tindakan medis yang diambil. Seorang dokter harus mengetahui batasan kewenangan dalam menjalankan profesinya, baik batasan secara hukum, moral, budaya, etik maupun disipilin (segi profesi), sehingga bila seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, sungguh pun bila ada pihak yang merasakan dirugikan oleh dokter, masyarakat tidak seenaknya mengatakan bahwa dokter telah melakukan tindakan malpraktek.

Penulis adalah Dr. Al Bukhari,
Dokter Internsip Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi-alumni Fakultas Kedokteran  Unsyiah

Comment

News Feed