Dana Otsus Berakhir, Apa Langkah Selanjutnya?

Teuku Surya Darma

Oleh Teuku Surya Darma 

Ketentuan Hukum Dana Otsus Aceh
Seiring berakhirnya tahun anggaran 2017 untuk Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), maka saat itu juga kita diingatkan bahwa sudah sepuluh tahun (satu dasawarsa) Pemerintah dan masyarakat Aceh menerima aliran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Hak penerimaan dana otsus Aceh ini merupakan hasil perjuangan seluruh elemen masyarakat Aceh yang secara tegas didokumentasikan dan ditetapkan dalam konstitusi negara dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lebih dikenal dengan istilah UU PA).

Penerimaan dana otsus Aceh sebagaimana ditegaskan pada pasal 179 ayat (2) huruf c merupakan satu diantara sumber pendapatan Aceh. Adapun penerimaan dana otonomi khusus Aceh ini bertujuan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagaimana ditegaskan pada UU PA pasal 183 ayat (1).

Sedangkan tempoh masa dialokasikannya Dana Otsus ditetapkan pada pasal 183 ayat (2) yaitu berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Lebih lanjut penetapan dimulainya transfer dana otsus aceh tersebut oleh Pemerintah Pusat ditetapkan pada BAB XXXIX Ketentuan Peralihan pasal 258 ayat (2) yang menyebutkan Dana otonomi khusus untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.

Realisasi Dana Otsus Aceh 2008-2017
Berdasarkan berbagai ketentuan di dalam UU PA dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit BPK RI sejak tahun anggaran 2008 sampai dengan 2016 serta data realisasi Transfer ke Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu untuk tahun anggaran 2017, maka dapat disebutkan bahwa realisasi transfer Dana Otsus Aceh selama satu dasawarsa 10 tahun anggaran (2008-2017) adalah sebesar Rp56.938.969.502.500,00.- yang berkontribusi rata-rata 58,32% setiap tahunnya dari total pendapatan Aceh.

Sedangkan di sisi lain, Pendapatan Asli Aceh (PAA) hanya memiliki kontribusi rata-rata 13,07% dari total pendapatan Aceh setiap tahunnya sejak tahun anggaran 2008-2017 dengan nilai total sebesar Rp13.248.017.073.855,90.- (nilai untuk tahun 2017 diambil dari data alokasi APBA 2017 yang telah ditetapkan Pemerintahan Aceh).

Lebih lanjut, bila dilihat dari total Transfer Pusat ke Provinsi Aceh yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); dan ditambah nilai Dana Otsus itu sendiri, maka kontribusi rata-rata pertahunnya mencapai 86,74% dengan total nilai sejak 2008 sampai 2017 sebesar Rp83.934.258.905.695,00.-

 

Permasalahan Fiskal Aceh
– Pendapatan Transfer Pusat (86,74%) jauh lebih dominan dibanding Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang hanya berkontribusi 13,07% dari total pendapatan Aceh, akan mempersulit bagi Provinsi Aceh untuk mencapai kemandirian fiskal.

– Tren pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pertanyaannya, apakah peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan layanan dasar masyarakat dan layanan antar sektor di daerah dalam menjalankan fungsi Desentralisasi yang menjadi tujuan pengalokasian Dana Perimbangan?

Apakah peningkatan tersebut juga sejalan dengan peningkatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan layanan kesehatan, dan terlaksananya program sosial masyarakat sesuai keistimewaan Aceh yang menjadi tujuan pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus)?

– Penerimaan Dana Otsus memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 58,32% setiap tahunnya, padahal Dana Otsus merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya.

Pertanyaannya, apakah perencanaan dan langkah strategis yang akan dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi pasca berakhirnya penerimaan dana otonomi khusus yang ditetapkan pada tahun 2028.

Saran
 Pimpinan dan Anggota Parlemen Aceh serta Anggota Parlemen Pusat asal Aceh bisa meminta kepada BPK RI untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menilai efektifitas penggunaan Dana Otsus Aceh dalam rentang waktu 10 tahun sejak 2008-2017.

 Hasil pemeriksaan ini bisa menjadi dasar pertimbangan dan kebijakan pimpinan dan anggota parlemen dalam penyusunan kebijakan dimasa datang.

 Perencanaan dan langkah strategis yang akan dilakukan tentunya mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan legalitas serta menggunakan pendekatan kearifan lokal Aceh yang Islamis.*****

 

*penulis adalah Pemerhati Keuangan Aceh dan Ph.D Candidate, Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia. Anggota DPRA Tahun 2004-2009 

En Harais Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *