by

Aceh dalam Propaganda Belanda (Bagian 3 – Selesai)

-Aceh, Artikel-28 views

Oleh Murdani Abdullah *

“Antara 1871 hingga 1910, sekitar 125.000 orang terbunuh. Angka ini melebihi jumlah penduduk kota Semarang pada 1910. Kira-kira dalam waktu hampir 40 tahun, militer Belanda telah membunuh orang satu kota.”

Penggalan tulisan ini ditulis oleh Asvi Warman Adam dalam Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa (2009) dan Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia (2004).
Jumlah ini tentu saja tak sedikit. Mayoritas di antaranya yang syahid adalah para pejuang Aceh yang mayoritas berlatar belakang dayah dan alumni ‘haji.’ Namun perlawanan tak juga luntur dari jiwa masyarakat Aceh.

Gerakan Belanda untuk mematahkan akar kekuatan Aceh guna mengakhiri perlawanan tak kunjung berhasil. Padahal Belanda telah menghabiskan anggaran yang sangat besar agar bisa menaklukan Aceh.
Para alumni dayah dijauhkan dari pusat kekuasaan. Para teungku diberi pemahaman agar lebih focus pada ‘urusan akhirat’ dan menjauhi politik.

Para marsose juga memberi pemantauan yang ketat terkait aktivitas dayah melalui mata-mata yang disusup ke sana.
Masyarakat Aceh yang berangkat ke tanah suci diperketat. Kemudian saat pulang juga dilakukan pemodokan guna mencegah masuknya pemahaman radikal (versi Belanda-red) ke Aceh yang berujung pada pemberontakan baru.

Sementara para teungku yang tetap memiliki melawan dengan konsep jihad akan diburu untuk ditangkap dan dibunuh. Pola yang dilakukan oleh Belanda ini berlangsung lama hingga lahir generasi baru di Aceh yang jauh dari pemahaman tentang gerakan dayah.

Di sisi lain, para ulee balang yang diangkat oleh Belanda di tengah-tengah masyarakat juga sukses mengubah pola pikir warga Aceh. Para generasi baru mulai bekerja di lembaga-lembaga Belanda.
Para pejuang Aceh mulai dihadapkan dengan warga Aceh sendiri yang bekerja dan hidup dari hasil gaji di lembaga-lembaga milik Belanda. Kebanyakan dari warga Aceh tersebut adalah staf biasa yang tugas menjalankan perintah Belanda.

Sekolah-sekolah yang didirikan Belanda juga lebih sekuler. Para siswa tak diwajibkan memakai pakaian muslimah sesuai ajaran Islam yang menjadi kepercayaan masyarakat Aceh. Hal ini berdampak pada bergesernya pemahaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pemahaman ini terus berlangsung hingga Belanda meninggalkan Aceh dan Aceh digabung dalam Pemerintahan Indonesia.

Sukarno yang menjadi presiden pertama Indonesia tak memokuskan perhatiannya soal konsep ke-Islaman dalam kehidupan berbangsa.
Padahal Sukarno pernah bersumpah atas nama Allah di hadapan Daud Beureueh saat mengajak Aceh turut berperang kembali melawan Belanda yang masuk kedua kalinya ke Indonesia usai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Waallah Billah (Demi Allah-red), kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Waallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya,” kata Sukarno saat itu. Sumpah itu tercatat pada 1948.

Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan oleh Sukarno dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Daud Beureueh merasa dikhianati Sukarno. Divisi X TNI di Aceh dibubarkan dan pada 23 Januari 1951 status provinsi bagi Aceh dicabut.
Dua hari setelah keputusan itu, Sukarno justru melantik Abdul Hakim menjadi Gubernur Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibu kota pemerintahan. Daud Beureueh, yang saat itu adalah gubernur jenderal yang meliputi kawasan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, bahkan tak tahu perihal pengangkatan gubernur baru tersebut.
“Semua surat yang dialamatkan ke residen koordinator dikembalikan ke Medan tanpa dibuka atas perintah Daud Beureueh,” tulis Sejarawan Belanda Cornelis Van Dijk.
Hal ini pula yang membuat Daud Beureueh kecewa dengan Sukarno hingga akhirnya bergabung dengan Kartosoewirjo, pemimpin Darul Islam di Jawa.

Singkat cerita, tak hanya Daud Beureuh, Hasan Tiro juga turut tangan untuk mengembalikan identitas ke-Islaman untuk Aceh melalui konsep Turi Droe Tusoe Droe. Konsep itu diperkenalkan saat masyarakat Aceh mulai lupa dengan jati diri bangsanya yang rusak akibat perang yang lama. Konsep tersebut memperkenalkan Aceh sebagai daerah berdaulat dengan Islam sebagai ruh-nya.
Perlu waktu yang lama bagi para pemimpin dan pemikir di Aceh untuk mengembalikan daerah ini ke jati diri awal. Jati diri yang rusak akibat propaganda Belanda.

###

*Penulis adalah Murdani Abdullah, juru bicara DPP SURA dan penulis buku Sang Kombatan dan Martir.

Comment

News Feed