by

Korupsi, Diatasi Atau Dipelihara?

Oleh Indah Hasfira *

Hampir 73 tahun sudah Indonesia merdeka. . Puluhan hingga ratusan tahun Indonesia mengalami masa-masa sulitnya hingga membuahkan kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan itu layaknya diisi dengan narasi kepahlawanan dan juga karya nyata.

Namun sayang, Indonesia yang dulu bukanlah Indonesia yang sekarang. Miris sekali rasanya ketika melihat nasib Indonesia kini. Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka, kini Indonesia seperti merasakan dijajah kembali. Namun kali ini bukan oleh bangsa asing,  melainkan oleh anak bangsanya  sendiri.

Bagaimana tidak, saat ini Indonesia sudah banyak mengalami permasalahan dan kemunduran dari berbagai aspek. Indonesia sedang mengalami masa-masa buruknya.

Permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia sekarang ini ialah korupsi. Korupsi memang bukan lagi permasalahan baru bagi negara-negara di dunia. Korupsi sudah berlangsung dengan sangat lama, sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan bahkan sampai sekarang.

Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu kejajatan luar biasa  yang kini seolah telah menjadi suatu kebiasaan. Korupsi memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia saja, bahkan Negara maju seperti Amerika Serikat pun banyak terjadi praktik korupsi.

Berdasarkan data Transparency International Indonesia, kasus korupsi di Indonesia belum dapat teratasi dengan baik. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara pada tahun 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corrupption Watch (ICW) mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp. 6,5 triliun dan suap Rp. 211 miliar.

Jika membahas masalah korupsi maka tidak akan ada habisnya. Dimulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat sekali pun tidak terlepas dari kasus yang satu ini. Terlebih lagi saat ini justru korupsi marak terjadi pada institusi-institusi penegak hukum.  Sungguh sangat disayangkan hal ini bisa terjadi. Bagaimana rakyat bisa percaya jika orang-orang yang dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan ini justru terjerumus kedalamnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Transparansi Internasional, indeks korupsi Indonesia berada di peringkat ke-96 negara di dunia. Hasil ini ternyata membuat posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste pada tingkat Asia Tenggara. Skor indeks korupsi negara bekas wilayah Indonesia tersebut naik 2 poin sehingga berada di posisi ke-91.

Selain merilis peringkat korupsi, Transparansi Internasional juga memperingatkan bahwa korupsi masih menjadi masalah global yang harus diperangi. Meskipun banyak negara telah melakukan upaya memerangi korupsi, namun sebagian besar negara dinilai lamban dalam bertindak.

Dengan begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, seberapa optimis kita untuk Indonesia yang bebas korupsi?

Banyaknya pejabat-pejabat pemerintahan yang terlibat kasus korupsi, masih percayakah kita terhadap pemerintah di negeri ini? Jika diibaratkan, korupsi ibarat penyakit menular yang dapat menularkan penyakitnya ke pihak-pihak yang tidak tahan akan nafsu duniawi. Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa penyebab dari semakin merajelela nya korupsi di Indonesia karena buruknya penegakkan hukum di negeri ini.

Lantas benarkah penegakkan hukum di Indonesia masih sangat buruk? Untuk itu kita dapat melihat dari tersangka kasus korupsi penjualan kondesat yang menimpa Honggo Wendratno. Dengan mudah Honggo melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa adanya tindakan pencegahan secara tegas dari para penegak hukum di Indonesia.

Dan yang sangat disayangkan adalah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri baru mengeluarkan Daftar Pencarian Orang atau DPO terhadap Honggo pada Januari 2018 lalu. Padahal Honggo telah berada di luar negeri tepatnya di Singapura sejak tahun 2015.Akibat dari kasus ini Negara dirugikan hingga Rp.35 triliun.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa penegakkan hukum belum berjalan dengan benar, pemerintah seolah menutup mata terhadap kasus korupsi yang terbilang besar dalam merugikan Negara.

Dalam menangani kasus korupsi yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Namun bagaimana jadinya jika penegakkan hukum di Indonesia masih sangat buruk? Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga yang berwenang dalam mengatasi korupsi.

Korupsi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk pada nama instansi hingga pada pemerintah dan negara. Hukum bertujuan untuk mengatur, dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan perundang undangan yang ada.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja.

Beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu langkah berani dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun sangat disayangkan karena KPK merupakan lembaga pemberantas korupsi yang bersifat independen sehingga tidak mengizinkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain yang tidak berwenang. Begitupun,  KPK masih enggan diawasi oleh sebuah lembaga independen.  Kekuasaan besar KPK ini tentu berisiko besar,  karena KPK tidak tertutup kemungkinan dari infiltrasi kekuasaan yang liar.

Permasalahan intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjadi persoalan hangat ditengah gejolak politik saat ini. Adanya kebijakan pelarangan intervensi membuat pemerintah tidak bisa memberikan saran maupun kritikan nya. Banyak terjadi pro kontra dikalangan pejabat negara terkait persoalan ini. Salah satu pihak yang mendukung kebijakan tersebut adalah ketua MPR Zulkifli Hasan, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak lain yang terlibat dalam kewenangan KPK menetapkan calon tersangka.

Terlepas dari itu semua, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah terhadap masalah korupsi. Karena pada dasarnya yang menjadi syarat utama agar korupsi dapat musnah dari negeri ini adalah jika ada kesadaran pada diri masing-masing kalangan baik pejabat pemerintah daerah maupun pejabat pemerintah pusat untuk tidak mengambil uang rakyat, maka para tikus-tikus berdasi di negeri ini semakin lama akan semakin berkurang. Masyarakat Indonesia tentu sangat berharap agar tidak ada lagi kasus korupsi di negeri ini. Mari bersama sama kita bebaskan negeri kita tercinta ini dari para koruptor.

###

*Penulis adalah Indah Hasfira, mahasiswi semester Dua fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Email : indah.hasfira30@gmail.com

Comment

News Feed