by

PKS Sabang Tolak Afrizal Masuk Kembali dalam DCT

-Aceh, Politik-716 views

CANINDONESIA.COM  (Sabang)

Ketua Dpd PKS Sabang,  Zuanda,  menyatakan menolak Afrizal masuk kembali di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KIP Sabang pasca putusan Mahkamah Agung. Pernyataan ini disampaikan melalui rilis yang diterima redaksi malam ini,  kamis (20/9/2018).

Afrizal adalah kader PKS yang lompat pagar mencalonkan diri ke Partai Aceh tanpa adanya surat pengunduran diri dari PKS dan Pimpinan DPRK Sabang.

“Sesuai UU PEMILU, KIP Kota Sabang Wajib Mematuhi Putusan Sidang Sengketa PANWASLU Sabang bukan Putusan MA” tulis Zuanda.

Diberitakan bahwa hari ini, Kamis 20 September 2019 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang mengundang seluruh peserta PEMILU untuk mengikuti Rapat Pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk PEMILU 2019. Dalam rapat pleno tersebut terungkap bahwa sdr.Afrizal,B.SHI kembali dimunculkan didalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Partai Aceh setelah sebelumnya dicoret oleh KIP Kota Sabang berdasarkan putusan sidang sengketa PEMILU 2019 oleh PANWASLU Kota Sabang pada 4 September yang lalu.

Ketua KIP Kota Sabang, Azman menyatakan bahwa munculnya kembali nama Afrizal  ini dikarenakan keluarnya surat Putusan Mahkamah Agung RI No 1 P/PA-PEMILU/2018 yang mengabulkan permohonan Afrizal atas perkara sengketa pelanggaran administrasi PEMILU yang dalam hal ini menggugat KIP Kota Sabang. Adapun keputusan MA tersebut memerintahkan kepada KIP Kota Sabang untuk Membatalkan dan mencabut SK KIP Kota Sabang No.15/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KIP Kota Sabang No. No.14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Anggota DPRK Sabang untuk PEMILU 2019 serta memerintahkan untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Pemohon (Sdr.Afrizal,B.SHI) dalam Daftar Calon Sementara DPRK Sabang untuk PEMILU 2019.

Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa terdapat perbedaan definisi antara PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA PROSES PEMILU, dalam pasal 460 ayat (1) Pelanggaran administrasi PEMILU meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan PEMILU dalam setiap tahapan penyelenggaraan PEMILU sementara dalam pasal 466 Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta PEMILU dengan Penyelenggara PEMILU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota.

“Sehingga dalam prosesnya Sengketa Proses PEMILU dilaksanakan melalui Sidang Sengketa Proses PEMILU yang terdiri dari proses mediasi dan Adjudikasi dikarenakan melibatkan peserta PEMILU dengan Penyelenggara PEMILU, hal inilah yang dilakukan oleh PKS Kota Sabang pada akhir bulan agustus yang lalu hingga melahirkan keputusan PANWASLU Sabang memerintahkan KIP untuk mencoret nama Afrizal,B.SHI dalam DCS KIP Kota Sabang”.  Tulisnya lagi.

Menurut Zuanda,  Keputusan PANWASLU ini bersifat FINAL DAN MENGIKAT sesuai Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku maka Putusan Panwaslu Sabang yang memerintahkan KIP Kota Sabang untuk membatalkan Pencalonan sdr.Afrizal,B.SHI hanya dapat dianulir atau dibatalkan dengan Putusan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) bukannya MA.

“Mahkamah Agung dalam hal ini hanya berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan gugatan calon yang dirugikan akibat keputusan KIP terhadap calon terhadap pelanggaran administratif , sebagaimana dalam pasal 463 ayat (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan dan (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

Afrizal saat mendaftar di KIP Sabang sebagai caleg Parta Aceh

PKS menegaskan jika KIP kembali memasukkan nama Afrizal ke dalam DCT maka termasuk perbuatan melawan hukum.

“Ini sebuah perbuatan yang melawan Hukum apabila kemudian KIP Kota Sabang memakai Keputusan Mahkamah Agung untuk memasukkan kembali Afrizal dalam DCS dan menetapkannya dalam DCT DPRK Sabang untuk PEMILU 2019, dikarenakan tidak ada Peraturan maupun Undang-Undang yang mendasari MA untuk membatalkan keputusan KIP yang di dasarkan Oleh Putusan Sidang Sengketa PEMILU oleh PANWASLU. Disana dikatakan dengan tegas bahwa Putusan Sidang Sengketa PEMILU oleh PANWASLU Sabang bersifat Final dan Mengikat  sesuai Pasal 469 UU No.7 Tahun 2017.”katanya lagi.

“Keputusan MA tersebut diatas memutuskan perkara pelanggaran administratif PEMILU sementara yang fakta yang terjadi adalah gugatan Afrizal ke KIP Kota Sabang atas dicoretnya nama yang bersangkutan dari DCS DPRK Sabang untuk PEMILU 2019 di dasarkan oleh Keputusan Sidang Sengketa PEMILU di PANWASLU Kota Sabang”.

“Bagaimana logika hukumnya hasil gugatan DPD PKS Kota Sabang terhadap Penyelenggara PEMILU (KIP Kota Sabang) yang meloloskan Afrizal setelah adanya putusan PANWASLU Sabang lalu di Batalkan oleh MA melalui Persidangan yang hanya melibatkan Afrizal sebagai PEMOHON dan KIP Kota Sabang Sebagai TERMOHON, sementara dalam gugatan PKS Kota Sabang menyatakan Bahwa KIP Kota Sabang telah TIDAK ADIL/BERPIHAK dengan MELOLOSKAN Afrizal dalam DCS Sebelumnya. Ini namanya sidang Jeruk minum Jeruk.” kata Juanda lagi.

DPD PKS Kota Sabang dalam hal ini akan melanjutkan Gugatan apabila Afrizal  tetap dimasukkan oleh KIP Kota Sabang dan tidak ada dasar hukum yang jelas apabila KIP Kota Sabang menggunakan Keputusan MA No.1 P/PA-PEMILU/2018 untuk meloloskan kembali Afrizal.

Sementara itu hasil rapat PLENO KIP Kota Sabang tadi sore berakhir dengan Pihak KIP Kota Menunda memasukkan Afrizal dalam DCT dikarenakan masukan oleh peserta Rapat Pleno yang meminta KIP Kota Sabang menunda dulu memasukkan Afrizal dalam DCT dikarenakan KIP Kota Sabang belum menerima surat langsung dan resmi dari Mahkamah Agung untuk menjalankan keputusan sebagaimana dimaksud diatas.

Comment

News Feed