by

Legal Opinion Advokat Eggi Sudjana Untuk Kasus Ratna Sarumpaet

CANINDONESIA.COM (Jakarta)

Pengacara Eggi Sudjana memberikan pandangan Hukum (Legal Opinion)  terkait pemeriksaan Saksi atas kasus ratna Sarumpaet yang menurutnya janggal.  Namun ia menuliskan kata ‘Sans Prejudice’ yang maksudnya LO ini tidak bisa diajukan sebagai bukti di depan Hakim.

Berikut Legal Opinionnya. :

*********

“Sans Prejudice”

Legal Opinion Perkara Ratna Sarumpaet dalam konteks pemeriksaan Saksi Bapak Prof.Dr.H. Amien Rais , tgl 10 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya .

Oleh : Advokat. Dr. H.EGGI SUDJANA .SH.M.Si

Berpendapat terhadap permasalahan hukum tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa AZAS LEGALITAS YANG DIANUT DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP , ” TIDAK DAPAT DI PINDANA SESORANG BILA TDK ADA HUKUM YANG MENGATUR NYA ” Oleh karena itu tidak ada peristiwa hukum Pidana yang berkaitan dengan permasalahan perkara RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maka secara hukum panggilan terhadap Bpk Amien Rais, dan yang selanjutnya akan dipanggil berikutnya HARUSLAH Gugur demi hukum.

2. Mengenai Konferensi Pers yang dilakukan Prabowo, dkk pada tanggal 2 Oktober 1990 terhadap permasalahan Ratna sarumpaet adalah hal yang manusiawi dilakukan oleh Prabowo,dkk karena hal tersebut sudah jelas diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang kebebasan menyatakan pendapat dan Uu no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahkan dijamin oleh Konstitusi kita yakni Pasal UUD 1945 yang diatur dalam pasal 28 juga Niat dan telah di ucapkan setelah Konpres untuk mengadukan permasalahan RS tersebut kepada Kapolri .

3. Bahwa, kaitan aspek Hukum Keterangan Ratna sarumpaet kpd Prabowo pada tanggal 2 oktober 2018 adalah merupakan suatu azas legalitas dalam hukum acara tindak pidana, dimana Ratna telah memberikan Suatu alat Bukti secara Hukum acara, yakni:
A. Keterangan kesaksiannya kepada Prabowo
B. Dokumen/ berupa Photo
Sehingga dari dua alat bukti tersebut sudah cukup dan tidak perlu lagi dipertanyakan bukti lainnya seperti visum karena sudah memenuhi 2 alat bukti yang syah secara hukum yakni keterangan ratna dan dokumen foto ratna sebagai dasar dan pegangan prabowo dalam menyatakan pedanapatnya, lepas benar atau tidak bukti dari Ratna tersebut bukanlah kewenangan dari Prabowo, dkk dan pertanggung jawabannya kembali kepada Ratna Sarumpaet sebagai Pengadu.

Ratna Sarumpaet

4. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, keterangan Ratna sarumpaet bertolak belakang dengan keterangannya pada tanggal 2 oktober kepada Prabowo, dkk, sehingga secara hukum pidana yang diminta pertanggung jawaban adalah RS sebagai Aktor Perkara tersebut yang mengakibatkan Prabowo, dkk dan rakyat indonesia jg merasa dibohongi oleh RS.
Dari padangan hukumnya, disini kita harus melihat Tempos Delicti perkara tersebut, kapan terjadinya sehingga tdk bisa dituduhkan pada Prabowo, dkk yang bersalah karena mereka juga sebagai korban Hoax Ratna sarumpaet.

5. Bahwa juga, menyikapi Kasus ini haruslah kita dasarkan pula pada Hukum Acara di Persidangan, yang namanya keterangan saksi itu didalam persidangan adalag syah dan hal tersebut dicatatat oleh Panitera sebagai bukti, dan dokumen/surat seperti foto adalah syah sebagai alat bukti, lantas jikalau saksi dalam persidangan berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar Masak Hakimnya dituduh bersalah karena mengeluarkan pendapatnya yang tertuang dalam putusan terhadap suatu peristiwa pidana ?

6. Bahwa, mengenai kasus ini terkesan seperti dipolitisir yakni Kadiv Humas Mabes Polri diduga telah berbohong didalam keterangannya menyatakan bahwa amien Rais diperiksa atas Keterangan Ratna Sarumpaet, Lantas Pertanyaannya kapan ? Dan dimana ? Ratna Sarumpaet diperiksa dan ditanyakan oleh Pihak Polri padahal RS ditangkapnya pada tanggal 4 Oktober 2018.

7. Bahwa juga surat Panggilan Polisi kepada Amien Rais tertanggal 02 Oktober 2018, sehingga patut diduga Polri adalah sudah mengetahui Permasalahan ini. Sebab Ratna saja pada tanggal 02 oktober 2018 belum berbohong dan Prabowo, dkk pada tanggal tersebut konfernsi persnya malam hari TIDAK TAHU DI BOHONGI RS .

8. Bahwa patut diduga juga kebohongan Kadiv humas mabes polri tersebut, dari dialog Antara Bu Ellida netti salah satu lawyernya pa Amien Rais dan kadiv Humas di TV One juga Bung Nasrullah SH ahli hukum Pidana dari UI dimana kadiv humas menyatakan panggilan kpd amien rais adalah tentang Penganiayaan RS tapi Fakta Hukumnya panggilan yang ditujukan kepada Amin Rais tersebut adalah tentang berita bohong bukan peganiayaan;

9. Bahwa terhadap peristiwa hukum tersebut diatas, kami minta kepada kepada Bapak Kadiv. Humas Mabes Polri untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya dan meminta maaf kepada Tim Pemenangan Prabowo Sandi dan Masyarakat luas krn telah memberikan keterangan bohong nya .

10. Bahwa juga, agar perkara ini terang benderang, maka dengan ini kami meminta agar kasus ratna sarumpaet dilakukan gelar Perkara sesuai dengan KUHAP dan Pasal 15 PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 Tentang Penyidikan dan Penyelidikan.

11. Bahwa juga kami meminta kepada Tim Pemenangan Prabowo Sandi untuk bertemu dengan Kapolri, dan mempertanyakan kenapa ada panggilan kepada para tokoh nasional yang juga sebagai korban kebohongan RS yang semestinya mereka harus dilindungi sesuai Tri Brata , melindungi , mengayomi dan melayani Rakyat .

Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka dengan ini kami meminta kepada Bapak Kapolri untuk Menghentikan Pemanggilan kepada Para Tokoh Nasional yang telah menjadi korban kebohongan RS dan diminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA serta menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa ini sesuai dengan perintah UUD 1945.

Demikianlah legal opinion ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya:
Advokat DR.H.EGGI SUDJANA , SH.,M.Si. lawyer nya bpk Prof. Dr. H. Amien Rais .

Comment

News Feed